Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Pj. Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi dan mitra kerja Komisi X DPR RI di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).  Foto: Nadia/Man

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin meminta kepada masyarakat terutama guru dan pegawai perpustakaan honorer yang ingin segera diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Mengingat, tandas Djohar, jika guru mengurus di luar jalur prosedur, Komisi X DPR RI pun tidak mungkin dapat membantu. 

“Kita harapkan, mereka ikuti prosedur yang ada untuk bisa diangkat jadi guru PPPK. Jadi saya katakan, jangan ada yang tidak ikuti prosedur, karena tidak mungkin kita membantu jika mereka tidak berada di jalur," tegas Djohar usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Pj. Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi dan mitra kerja Komisi X DPR RI di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022). 

Permasalahan lainnya yang disuarakan stakeholder di Salatiga, yaitu soal penerimaan murid baru atau penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dimana hampir seluruh daerah yang dikunjungi Komisi X DPR RI merasa keberatan dan ketidakadilan dengan adanya sistem zonasi. Djohar menegaskan, pihaknya akan mendorong kebijakan tersebut untuk ditinjau ulang dan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi seluruh pihak. 

“Ini jadi kajian kita, akan kita bahas bagaimanapun perbaikan-perbaikan ke depan harus kita lakukan, karena jika melihat masalahnya sangat kompleks. Bukan satu dua masalah. Masing-masing punya masalah, maka ini harus kita inventarisir semua, dan akan kita bahas bersama (dengan mitra kerja). Sehingga nanti kita akan dapat suatu keputusan yang pasti lebih baik dari sekarang,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut. 

Aspirasi selanjutnya, terkait dengan pegawai teknis perpustakaan, yang sangat berharap dapat memiliki kesempatan yang sama dengan para guru honorer, untuk dapat diangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Djohar berharap pegawai honorer perpustakaan dapat memiliki kesempatan yang sama. Sementara terkait perguruan tinggi, Djohar meminta agar tidak berkutat pada akreditasi, melainkan meningkatkan inovasi, meningkatkan skill mahasiswa, sehingga memiliki prestasi, yang dimiliki perguruan tinggi dan mahasiswa di dalamnya. 

"Jadi inovasi-inovasilah, bagaimana mereka bisa menjual ilmu-ilmu mereka, dan bagaimana mereka bisa menjual produk-produk mereka bukan hanya lokal nasional juga internasional jadi ada peluang tinggi mereka dapatkan, jadi saya harapkan inovasi-inovasi perlu digalakkan oleh setiap perguruan tinggi agar mereka bisa survive jangan hanya terpaku kepada akreditasi-akreditasi," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu. 

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid menyerukan agar Pemerintah Kota Salatiga dan mitra kerja Komisi X DPR RI di Salatiga agar mengedepankan inovasi, kolaborasi dan digitalisasi. Mengingat, dengan jumlah penduduk Salatiga yang tidak terlalu banyak, bisa dijadikan potensi dalam mengembangkan sumber daya manusia di sektor formal maupun pendidikan kemasyarakatan dan juga pendidikan kreativitas. 

"Bagaimana mengembangkan unit-unit kreatif yang akan membangkitkan ekonomi dan dalam konteks ini ada tiga prinsip yang saya kira bagus dikembangkan. Satu adalah inovasi semua unit. Semua kegiatan pendidikan kreativitas serta harus ada inovasi. Karena itu yang akan dicari masyarakat," kata politisi Partai Gerindra itu. 

Yang kedua, Sodik mengajak seluruh pihak untuk membudayakan kolaborasi, kolaborasi tidak hanya mengandalkan kepada dana pemerintah, tapi kolaborasi dengan berbagai kalangan. Yang ketiga, mengingat saat ini zamannya adalah zaman digital maka harus ada digitalisasi, dimana di dalamnya termasuk digitalisasi sistem dan digitalisasi marketing. “Tiga prinsip ini, yang saya kira harus dipakai oleh sebuah lembaga, termasuk juga oleh Pemerintah Daerah, yaitu inovasi kolaborasi dan digitalisasi," tutur Sodik. 

Legislator dapil Jawa Barat I itu mengaku, aspirasi yang disampaikan mitra kerja akan dijadikan amunisi untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan Pemerintah. Mengingat DPR RI adalah legislator bukan eksekutor, sehingga masukan-masukan seperti ini sangatlah penting bagi DPR RI, sehingga dirinya menegaskan sekali lagi, di zaman milenial saat ini tiga prinsip kerja di atas menjadi sangat penting untuk segera dikembangkan.

Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Salatiga turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Adriana Dondokambey dan Vanda Sarundajang dari F-PDI Perjuangan, Muhamad Nur Purnamasidi (F-PG), Sakinah Aljufri (F-PKS), Yoyok Sukawi (F-PD), Haerul Amri dan Syamsul Luthfi dari F-Nasdem, dan Mitra Fakhruddin (F-PAN). (ndy/sf)